HARI PENGLIHATAN SEDUNIA

Sumber : Kompas, Selasa, 19 Desember 2010

HARI PENGLIHATAN SEDUNIA

World Sight Day dan Vision 2020 di Indonesia

Oleh DR RIKI TSAN, SPM

Tidak banyak orang tahu bahwa Kamis kedua pada bulan Oktober diperingati sebagai World Sight Day. Tahun ini World Sight Day jatuh pada 14 Oktober dan diberi tema Countdown 2020.

World Sight Day (Hari Penglihatan Sedunia) adalah hari kepedulian internasional terhadap isu–isu global yang berkaitan dengan masalah kebutaan dan gangguan penglihatan yang diderita oleh penduduk dunia.

Angka 2020 pada tema Countdown 2020 mengingatkan kita kepada batas tahun di mana saat itu penduduk dunia terhindar dari masalah kebutaan serta diperolehnya hak memiliki penglihatan optimal yang lazim ditulis dengan notasi 20/20.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO ) menyebutkan, setidaknya 40 juta-45 juta orang menderita kebutaan. Dilaporkan, setiap tahun tak kurang dari 7 juta orang mengalami kebutaan—setiap 5 menit sekali ada satu penduduk bumi menjadi buta dan satu anak mengalami kebutaan setiap 12 menit. Ironisnya, sekitar 90 persen penderita kebutaan dan gangguan penglihatan ini hidup di negara-negara miskin dan terbelakang.

Menurut perhitungan WHO, tanpa ada tindakan apa-apa, diperkirakan pada 2020 jumlah penduduk dunia penderita kebutaan menjadi dua kali lipat, 80 juta hingga 90 juta orang. Kenyataan ini sangat kontradiktif di tengah gencarnya seruan pentingnya hak asasi manusia. Tak dapat disangkal, hak memperoleh penglihatan yang optimal (right to sight) merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin ketersediaannya.

Fakta memperlihatkan, sekitar 75 persen penyebab kebutaan termasuk ke dalam avoidable blindness—penyebab kebutaan yang sebetulnya dapat dihindarkan.

Dengan latar belakang itu muncul program ”Vision 2020: Right to Sight”, bertujuan mengurangi jumlah penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Ada sembilan penyakit mata utama yang merupakan avoidable blindness, yaitu katarak, trakom, onkosersiasis, kebutaan pada anak, kelainan tajam penglihatan, low vision, glaukoma, retinopati diabetika, dan age-related macular degeneration (ARMD).

Vision 2020 memperoleh komitmen politik kuat ketika pada World Health Assembly ke-56, tahun 2003 disahkan lewat resolusi WHA56.26, ”Elimination of Avoidable Blindness”. Lebih dari 40 negara menandatangani resolusi ini, termasuk Indonesia. Bagaimana implementasinya di Indonesia?

Renstranas PGPK

Survei Indra Penglihatan dan Pendengaran pada 1993-1996 menunjukkan angka kebutaan di Indonesia 1,5persen—paling tinggi di Asia. Angka kebutaan Banglades 1 persen, India 0,7 persen, dan Thailand 0,3 persen. Jika ada 12 penduduk dunia buta setiap satu jam, empat orang di antaranya berasal dari negara di kawasan Asia Tenggara dan satu orang dipastikan penduduk Indonesia.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, penyebab utama kebutaan adalah katarak (0,78 persen), glaukoma (0,12 persen), kelainan refraksi (0,14 persen), dan penyakit-penyakit lain terkait usia lanjut (0,38 persen). Jumlah penderita katarak di Indonesia berbanding lurus dengan jumlah penduduk usia lanjut yang pada tahun 2000 diperkirakan 15,3 juta (7,4 persen total penduduk). Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik, tahun 2025 penduduk usia lanjut meningkat 414 persen dibandingkan 1990. Masyarakat Indonesia juga berkecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan penderita di daerah subtropis. Sebanyak 16 persen-22 persen penderita katarak dioperasi sebelum usia 56 tahun.

Kebutaan dan gangguan penglihatan tidak hanya mengganggu produktivitas dan mobilitas penderita, tetapi juga menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi lingkungan, keluarga, masyarakat, dan negara.

Laporan dari daerah dan data survei Hellen Keller International di beberapa daerah kumuh perkotaan, seperti Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta tahun 1998 menunjukkan, hampir 10 juta balita menderita kekurangan vitamin A subklinis, 60.000 di antaranya ada gejala bercak spot (Xeroftalmia) yang bisa sebabkan kebutaan.

Beberapa data menunjukkan, 10 persen dari 66 juta anak sekolah di Indonesia menderita kelainan refraksi. Kondisi ini jika tidak ditangani cepat, akan mengakibatkan munculnya lapisan generasi muda Indonesia yang memiliki kualitas hidup dan intelektual yang rendah di kemudian hari.

Dari Survei Indra Penglihatan dan Pendengaran tahun 1993-1996 disusun masterplan Kesehatan Mata Nasional periode 1996-2005. Tanggal 15 Februari 2000, Megawati Soekarnoputri (waktu itu Wakil Presiden RI) mencanangkan program Vision 2020–Right to Sight di Indonesia. Dalam master plan itu, ditargetkan tahun 2005 angka kebutaan turun menjadi 1,2 persen, 1 persen di tahun 2010, dan 0,5 persen di tahun 2020.

Tahun 2003, Departemen Kesehatan RI bersama organisasi profesi Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) menyusun Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (Renstranas PGPK) yang menjadi pedoman Program Kesehatan Indera Penglihatan bagi semua pihak.

Setelah 5 tahun Renstranas PGPK, ternyata masih banyak faktor penghambat. Di antaranya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah, serta organisasi nonpemerintah terkait penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan.

Banyak sarana kesehatan di tingkat kabupaten/kota belum memiliki fasilitas kesehatan mata serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan penanggulangan kebutaan dan gangguan penglihatan. Juga belum tertatanya sistem pelayanan kesehatan indera penglihatan yang integratif dan komprehensif. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya manajemen untuk urusan gangguan penglihatan dan kebutaan, dari pusat sampai ke daerah. Akibatnya, target sulit tercapai.

Salah satu pesan moral yang ingin disampaikan World Sight Day 2010, Countdown 2020 ialah agar kita semua menegaskan kembali komitmen dan kepedulian kita akan pentingnya mengatasi masalah kebutaan dan gangguan penglihatan. Pesan ini ditujukan pada pemerintah, organisasi profesi Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia ( Perdami ), stakeholders, organisasi dan lembaga nonpemerintah, masyarakat serta semua pihak yang terlibat di dalamnya.

DR RIKI TSAN, SPM,

Pimpinan Redaksi Media Oftalmologi Komunitas Perdami

Sumber : Kompas, Selasa, 19 Oktober 2010 | 04:35 WIB