UU Imigrasi Terus Ditentang

Seorang imigran Meksiko yang tak memiliki dokumen yang sah tengah menunggu giliran dideportasi dari sebuah pusat pelaksanaan Pabean dan Keimigrasian Arizona di Phoenix, Rabu (28/4). Tahun lalu, agen federal telah mendeportasi sekitar 81.000 imigran gelap di Arizona. (GETTY IMAGES/AFP/JOHN MOORE)***

UU Imigrasi Terus Ditentang

Kaum Hispanik Dikobarkan Semangatnya

PHOENIX, Kamis - Penolakan terhadap undang-undang baru Arizona yang menargetkan imigran gelap mulai bermunculan. Suatu kelompok rohaniwan Latino berencana mengajukan gugatan hukum pertama untuk menghentikan pelaksanaan UU kontroversial itu.

Koalisi Nasional Rohaniwan dan Pemimpin Kristen Latino mengatakan akan mengajukan gugatan hari Kamis (29/4) ini di pengadilan federal Phoenix. Gugatan ini adalah yang pertama dan kemungkinan masih akan menyusul gugatan-gugatan yang lain.

Sebuah draf dari gugatan itu yang diperoleh AP memperlihatkan koalisi itu akan mengupayakan agar pengadilan mengeluarkan putusan yang mencegah pihak berwenang memberlakukan UU Keimigrasian yang baru itu. Organisasi tersebut juga mengatakan, UU federal lebih tinggi tingkatnya dibanding peraturan negara bagian mengenai perbatasan nasional, dan bahwa undang-undang Arizona melanggar hak perlindungan dengan mengizinkan tersangka imigran gelap ditahan tanpa harus lebih dulu dibuktikan bersalah.

Kelompok-kelompok Hispanik dan hak sipil lainnya juga merencanakan gugatan hukum. Jaksa Agung AS Eric Holder telah mengatakan, pemerintah federal mungkin akan mempermasalahkan undang-undang itu.

Anggota-anggota Hispanik dan Demokrat DPR AS yang berang atas UU Keimigrasian Arizona itu memperkirakan, akan ada demonstrasi besar-besaran di seluruh AS. Hal ini menambah tekanan kepada Presiden Barack Obama untuk mengkaji dan memperbaiki UU Keimigrasian tahun ini.

Para organisator demonstrasi mengatakan, Rabu, keberangan atas UU Keimigrasian itu—yang berusaha untuk mengusir imigran gelap dari negara bagian yang berbatasan dengan Meksiko—telah mengobarkan semangat kaum Latino dan bisa menyebabkan semakin banyaknya peserta demonstrasi Hari Buruh di lebih dari 70 kota AS.

”Demo-demo akan jauh lebih besar dibandingkan biasanya,” kata Juan Jose Gutierrez, seorang organisator aksi unjuk rasa yang punya perusahaan bantuan imigrasi.

Serangan balik itu dimulai hari Jumat setelah Gubernur Arizona Jan Brewer menandatangani menjadi UU. Sebuah langkah yang meminta polisi negara bagian dan lokal untuk menetapkan status imigrasi seseorang kalau ada ”kecurigaan yang masuk akal” mereka tidak punya dokumen. Para pengkritik mengatakan itu tidak konstitusional dan bisa menyebabkan kecurigaan berdasarkan ras.

Para pendukung undang-undang itu dari Partai Republik mengatakan, UU itu diperlukan untuk mengekang kejahatan di negara bagian itu, yang merupakan koridor kunci untuk penyelundup migran dan narkoba dari Meksiko.

Suatu jajak pendapat Rasmussen Reports, Rabu, menemukan bahwa hampir dua pertiga—64 persen—pemilih di negara bagian itu mendukung UU tersebut. Sebuah survei telepon beberapa hari sebelumnya memperlihatkan bahwa 60 persen pemilih di seluruh negara bagian mendukung UU semacam itu.

Di Washington, sekelompok 20-an anggota DPR AS yang beragam—Hispanik, kulit hitam, keturunan Asia, dan kulit putih—mengadakan konferensi pers di luar Gedung Capitol, Rabu, untuk mengecam UU Keimigrasian Arizona itu sebagai pelanggaran hak-hak sipil.

”Apa yang telah dilakukan Arizona adalah bahwa itu telah menggalang, mempersatukan, memperkuat, dan memusatkan perhatian gerakan imigrasi kami,” kata anggota DPR Luis Gutierrez dari Partai Demokrat.

Hari Rabu, sebuah kelompok mengajukan dokumen untuk meluncurkan sebuah kampanye referendum yang bisa menunda UU itu sampai tahun 2012. (AP/Reuters/DI/Kompas) ***

Sumber : Kompas, Jumat, 30 April 2010 | 04:09 WIB