Partai Demokrat Thailand Terima Dana Ilegal

AFP/PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

Inilah uniknya Thailand. Meski situasi politik kini penuh ketidakpastian, tetapi Festival Songkran untuk menyambut Tahun Baru Thai di Khao San Road, Bangkok, Senin (12/4), tetap berjalan. Si gajah pun menyemprotkan air dari belalainya.

KPU Bubarkan Partai Abhisit

Partai Demokrat Thailand Terima Dana Ilegal

BANGKOK - Komisi Pemilu Nasional Thailand hari Senin (12/4) membubarkan Partai Demokrat pimpinan PM Abhisit Vejjajiva. Putusan itu disambut gembira dan haru oleh para pemrotes antipemerintah yang mendengarkan berita tersebut dari para pemimpin mereka di persimpangan Ratchaprasong, Bangkok. Fransisca Romana

Salah satu pemimpin protes atau kelompok ”Kaus Merah”, Jaran Ditapichai, saat ditemui Kompas di belakang panggung seusai pengumuman tersebut mengatakan, ini merupakan langkah awal kemenangan Kaus Merah.

”Masih ada dua langkah lagi, yaitu membawanya ke kantor Jaksa Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan menunggu keputusan mereka. Akan tetapi, ini langkah awal kemenangan bagi kami,” katanya.

Komisi Pemilu Thailand memutuskan dengan suara 4:1 untuk persetujuan pembubaran Partai Demokrat. Anggota Komisi Pemilu memutuskan bahwa Partai Demokrat bersalah dalam penyalahgunaan dana kampanye sebesar 29 juta baht (800.000 dollar AS).

Komisi Pemilu mengambil keputusan berdasarkan gugatan yang diajukan kelompok Kaus Merah, yang merupakan pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra, bahwa Partai Demokrat menerima lebih dari 258 juta baht (8 juta dollar AS) dari sebuah perusahaan semen, PTI Polene, tanpa melaporkannya seperti diharuskan undang-undang dan menggunakannya untuk dana pemilu.

Diumumkan lebih awal

Sebenarnya, Komisi Pemilu menjadwalkan pengumuman itu pada 20 April, tapi mereka mengumumkan lebih awal tanpa ada penjelasan. ”Kasus ini sudah ada di Komisi Pemilu sejak setahun lalu dan mereka tidak juga mengambil keputusan. Kami senang karena akhirnya mereka mengambil keputusan. Keputusan untuk membubarkan Thai Rak Thai (bekas partai pimpinan mantan PM Thaksin Shinawatra) hanya perlu dua bulan,” ujar Jaran.

Sorak-sorai diwarnai tangisan ribuan anggota Kaus Merah yang sejak sore menyemut di Ratchaprasong. Saat pemimpin Kaus Merah, Jatuporn Promphan dan Nattawut Saikua, mengumumkan keputusan Komisi Pemilu, mereka bangkit sambil mengepalkan tangan dan menari kegirangan.

Pemimpin Kaus Merah lainnya, Weng Tojirakarn, saat ditemui terpisah mengatakan, sambil menanti keputusan di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan waktu 1-3 bulan, Kaus Merah akan tetap meneruskan aksi mereka.

”Kemenangan bagi kami adalah saat parlemen dibubarkan. Sampai kami memperolehnya, kami tidak akan berhenti protes,” ujarnya.

Dia menambahkan, keputusan Komisi Pemilu untuk membubarkan Partai Demokrat akan dirayakan bersamaan dengan perayaan Tahun Baru Thailand atau Festival Songkran. ”Besok kami akan berpesta di sini, saling melemparkan air dan merayakan langkah kemenangan pertama ini,” kata Weng.

Jika Partai Demokrat dibubarkan, pemilu baru harus digelar. Perdana menteri dan para politisi top Partai Demokrat dilarang untuk terjun ke dunia politik selama lima tahun. Meskipun belum jelas, keputusan Komisi Pemilu bisa menjadi jalan keluar bagi krisis politik yang melanda Thailand.

Usung jenazah

Kemarin, Kaus Merah mengarak jenazah para korban bentrokan dengan aparat keamanan di Monumen Demokrasi keliling kota Bangkok. Menurut Jaran, hal itu dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah menghadapi aksi protes Kaus Merah. Arak-arakan dijaga ketat polisi dan tentara.

Kaus Merah menggunakan truk, mobil, dan sepeda motor, berbaris rapi di jalan-jalan di Bangkok, untuk mengarak 16 rekan mereka yang tewas dalam bentrokan dengan aparat, Sabtu pekan lalu.

Pemerintah Thailand kemarin juga membatalkan acara-acara yang berkaitan dengan Festival Songkran untuk merayakan Tahun Baru Thailand. Acara yang biasanya dipusatkan di Kaoh San Road dan menjadi daya tarik wisatawan juga telah dibatalkan karena situasi keamanan.

Imbauan Kedubes

Menilik perkembangan situasi ketidakpastian politik di Thailand, khususnya di Bangkok, Kedutaan Besar RI di Bangkok telah mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advisory) kepada warga negara Indonesia (WNI). Indonesia dan ASEAN juga mengharapkan agar Pemerintah Thailand bisa mengatasi situasi krisis politik yang sedang berlangsung dengan baik.

Duta Besar RI untuk Thailand Mohammad Hatta, saat ditemui di Wisma Indonesia di Bangkok, Senin (12/4), mengatakan, pihaknya telah mengimbau WNI di Bangkok agar berhati-hati dan menghindari titik-titik kerumunan massa dan tempat unjuk rasa. ***

Source : Kompas, Selasa, 13 April 2010 | 03:28 WIB